A. PERMASALAHAN PERMUKIMAN KUMUH DAN KEBUTUHAN PENANGANANNYA

 

Berbagai program telah dijalankan oleh Pemerintah melalui Kementerian/Lembaga maupun lembaga sosial lainnya tetapi pada kenyataannya masalah permukiman kumuh tidak kunjung terselesaikan. Data dalam RPJMN 2010-2014 mencatat adanya peningkatan luasan permukiman kumuh di Indonesia. Di samping permasalahan tersebut, Pemerintah dan Pemerintah Daerah juga menghadapi permasalahan lainnya antara lain:

-   Belum terdapatnya strategi penanganan dan pentahapan baik dalam tahapan kegiatan maupun kawasan penanganan pada program penanganan permukiman kumuh skala kota atau kawasan perkotaan.

-   Kebijakan untuk meningkatkan pembangunan kota kurang memperhatikan kebutuhan kawasan kumuh, karena pembangunan kota lebih berfokus pada upaya peningkatan pertumbuhan perekonomian daripada untuk kepentingan dan kebutuhan masyarakat miskin.

-    Masalah keberpihakan pemerintah akan tertuang pada skema – skema penanganan, pendanaan, permasalahan sistemik terkait regulasi tidak hanya aspek fisik dan sosial.

-      Belum mencukupinya sarana dan prasarana permukiman Perkotaan.

-   Keterbatasan anggaran untuk melaksanakan penanganan di beberapa kota yang menyebabkan penanganan permukiman kumuh tidak terpadu dan berkesinambungan.

-  Perlunya penguatan kerjasama regional antara Pemerintah Kota dengan Pemerintah Kabupaten/Kota sekitarnya.

 -  Terdapat ketidaksinkronan antar instansi di daerah dalam menentukan kebijakan penanganan terutama penentuan lokasi dan bentuk penanganan yang akan dilakukan pada tahap selanjutnya.

-   Masih belum terkoordinasinya penanganan pembangunan dan pengembangan perumahan dan permukiman.

B. PEMAHAMAN, PENDEKATAN, DAN KEDUDUKAN PENYUSUNAN RKP KUMUH PERKOTAAN

1. Pengertian RKP Kumuh Perkotaan

Apa itu RKP Kumuh Perkotaan?

RKP Kumuh Perkotaan merupakan dokumen rencana aksi penanganan permukiman kumuh kota yang disusun oleh Pokjanis Kabupaten/Kota yang berisi rumusan strategi untuk mewujudkan permukiman yang bebas kumuh, serta kebutuhan program dan investasi penanganan permukiman kumuh. Dalam mewujudkan permukiman yang bebas kumuh dokumen rencana aksi tersebut mencakup pula rencana pengembangan lingkungan hunian yang layak dan terjangkau bagi penduduk di perkotaan untuk jangka waktu 5 tahun ke depan atau hingga tercapainya target kota tanpa kumuh hingga tahun 2019.

RKP Kumuh Perkotaan merupakan dokumen perencanaan kegiatan penanganan dengan lingkup/skala kawasan pada permukiman kumuh kawasan perkotaan yang bersifat menyeluruh (komprehensif) dan terpadu, tidak hanya berupa rencana kegiatan penanganan bersifat fisik namun mencakup juga kegiatan-kegiatan yang bersifat non-fisik (peningkatan kapasitas/pemberdayaan, sosial dan ekonomi).

Rencana aksi penanganan permukiman kumuh kota terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu : (i) strategi peningkatan kualitas perumahan dan permukiman melalui kegiatan pemugaran, peremajaan kawasan permukiman kumuh dan/atau pemukiman kembali; dan (ii) strategi pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya kawasan permukiman kumuh baru, melalui pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian.

Perumusan 2 (dua) strategi tersebut di atas harus mempertimbangkan permasalahan ketidakteraturan bangunan, kepadatan bangunan, kualitas bangunan, serta sarana dan prasarana (jalan lingkungan, drainase, sanitasi dan air minum).

Mengapa Diperlukan RKP Kumuh Perkotaan?

RKP Kumuh Perkotaan diperlukan agar Pemerintah Daerah mampu menyusun dokumen perencanaan yang komprehensif sebagai acuan dalam pencapaian penanganan permukiman yang bebas kumuh. Dengan adanya Dokumen RKP Kumuh Perkotaan dapat diciptakan keterpaduan program dan pembiayaan berbagai pemangku kepentingan sesuai dengan kewenangannya.

RKP Kumuh Perkotaan diperlukan sebagai acuan dalam pelaksanaan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh dengan mengintegrasikan skala lingkungan sampai dengan skala kawasan dan kawasan perkotaan. Sedangkan untuk pengelolaan sarana dan prasarana yang terbangun dengan memampukan dan menumbuhkan kepedulian masyarakat untuk memelihara dan menjaga lingkungan huniannya.

2. Pendekatan RKP Kumuh Perkotaan

Dalam penyusunan RKP Kumuh Perkotaan memuat 4 (empat) pendekatan, yaitu

§  Perencanaan komprehensif

§  Pembangunan terintegrasi

§  Keterpadauan program

§  Keberlanjutan

Pendekatan perencanaan yang komprehensif dalam penyusunan RKP Kumuh Perkotaan adalah melakukan perencanaan penanganan permukiman kumuh secara menyeluruh meliputi aspek sosial, ekonomi, fisik lingkungan.

Pendekatan pembangunan yang terintegrasi dalam penyusunan RKP Kumuh Perkotaan  adalah melakukan perencanaan pembangunan tersistem dari skala lingkungan, kawasan dan kota.

Pendekatan keterpaduan program dalam penyusunan RKP Kumuh Perkotaan adalah melakukan penyusunan rencana investasi pembangunan yang melibatkan semua sumber pembiayaan dari Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan swasta.

Pendekatan keberlanjutan dalam penyusunan RKP Kumuh Perkotaan adalah melakukan penyusunan rencana pengelolaan paskapembangunan dengan memastikan fungsi dan kualitas lingkungan untuk kepentingan kualitas hidup masyarakat yang bermukim.